ALIBI.id [3/12/2022] – Rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh ditutup dengan menandatangani 13 hasil rekomendasi atau kesepakatan.
“Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama mengaloksikan anggaran untuk kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 8 Tahun 2023,” sebut Sekretaris Disbudpar Aceh Cut Nurmarita, Kamis (1/12/2022).
Selanjutnya, sambung Cut, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat untuk pelaksanaan PKA selanjutnya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan mekanisme pelaksanaan dibahas lebih lanjut oleh Disbudpar Aceh bersama Dinas yang membidangi Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata Kabupaten/Kota.
Sektor pariwisata merupakan sektor perspektif yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan.
Cut menyampaikan, sektor pariwisata merupakan sektor perspektif yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan, dapat juga meningkatkan ekonomi daerah dan semua itu diformulasikan pada isu-isu strategis yang kemudian menjadi kebijakan untuk melahirkan program kegiatan dan sub kegiatan.
Baca juga: Disbudpar gelar pelatihan pembuatan event tradisional-atraksi di Sabang
“Pada tanggal 1 Desember 2022 ini sejak pagi dan sore tadi juga telah berlangsung pembahasan rakor yang dibagi dalam dua kelas kebudayaan di Mata Ie Resort dan kelas pariwisata di Nagoya Hill,” ungkap Cut.
Menurutnya, butuh komitmen dari 23 kabupaten/kota yang terlibat untuk mengawal Lestarikan Budaya dan Majukan Pariwisata sebagai tema dan tujuan dari rakor tersebut.
“Kita juga sudah mendengar strategi dan arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dan juga bagaimana sinergisitas kebudayaan dan pariwisata antara pusat dan daerah dibangun untuk kemajuan pembangunan,” ujar Cut.
Cut menambahkan, terdapat isu-isu persoalan dari provinsi, kabupaten/kota dan rencara kegiatan yang harus disinergikan untuk sebuah kesepakatan dalam rangka mendorong kebudayaan dan pariwisata.
Baca juga: Kota Sabang kedepankan pariwisata berkualitas
“Melalui pembekalan model inilah kita mencoba mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan dan sub kegiatan,” sebutnya.
Dengan menghadirkan narasumber dari kementerian pendidikan pusat dan teknologi, juga dari kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif, serta narasumber lokal yang sudah memberikan masukan tentang bagaimana mereformulasi strategi pengembangan pariwisata di Aceh.
“Dengan melihat kondisi ekonomi makro Aceh serta bagaimana memberi nilai tambah sektor pariwisata untuk menjadikan sebagai sektor prioritas, diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan,” tutup Cut.
Baca juga: Pemko Sabang dukung penuh Sistem Jaminan Produk Halal
Discussion about this post