ALIBI.id [24/10/2022] – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan mendengarkan pemaparan dari PT PIM dan sejumlah pihak terkait, pada Senin (24/10/2022) di Aula PT PIM, Lhokseumawe.
Terkait operasional KEK Arun, Pj Gubernur menjelaskan, masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai hingga saat ini.
“Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun saat ini sudah dibahas,” ujar Marzuki.
Sudah sejak 2018 diresmikan namun hingga saat ini belum berjalan.
Kemudian, sambungnya, Pemerintah Aceh juga telah meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA agar memperjelas lahan-lahan yang bisa digunakan dalam area KEK. Menurutnya dalam kawasan tersebut terdapat lahan milik PT PEMA, PT Pertamina, dan lahan PT Arun.
“Agar semua ada kejelasan, maka PT PEMA harus segera memetakan agar komoditi wilayah bisa memanfaatkan lahan di KEK. Saya juga sudah bertemu dengan PT PIM untuk mengetahui bagaimana rencana aksinya, harus ada tenggat waktunya, jika tidak ya akan terus seperti ini. Sudah 4 tahun kita hanya meninjau, rapat, rapat dan rapat,” kata Marzuki.
Agar ada tahapan yang jelas, Pj Gubernur menyarankan agar PT PIM mengundang para bupati dan wali kota di sekitar KEK.
Marzuki mengungkap, di KEK Arun ada sekitar 2.600 hektar lahan yang tersedia. Dari jumlah tersebut, 1.600 di antaranya dimiliki oleh Elman.
“Saat ini sedang disepakati agar kawasan ini benar-benar jadi KEK. Saat ini semua sudah berkoordinasi untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan,” kata Marzuki.
Ia menambahkan, sudah sejak 2018 diresmikan namun hingga saat ini belum berjalan. Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah juga mengharapkan kejelasan terkait dimana lahan yang bisa digunakan sebagai gudang kopi beras dan komoditi lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRA Saiful Bahri menegaskan dukungannya terhadap sejumlah program percepatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan semua pihak yang terlibat di KEK Arun.
“Saya pada prinsipnya sangat mendukung apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama terkait dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, karena selama ini banyak pemuda Aceh yang mencari kerja ke luar bahkan hingga mancanegara,” kata pria yang akrab disapa Pon Yaya itu.
Oleh karena itu, Ketua DPRA mengimbau seluruh pihak yang terlibat di KEK Arun bekerja secara nyata dan bukan hanya pencitraan semata.
“Sudah sejak 2018 KEK Arun ini diresmikan, namun hingga saat ini belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. Operasionalnya pun belum, masih sebatas cerita. Jadi, saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti maka segera dikerjakan. Karena salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan tentu saja dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” pungkas Saiful Bahri.
Discussion about this post