ALIBI.id [2/2/2023] – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki melaporkan pertanggungjawaban Triwulan II dalam Penilaian Kinerja Penjabat Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri yang diterima oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro di Ruang Rapat Irjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).
Dalam laporannya, Achmad Marzuki yang didampingi Sekda Aceh, Bustami, Inspektur Aceh, Jamaluddin, dan Plh. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Restu Andi Surya, memaparkan sejumlah permasalahan yang ada di Aceh, diantaranya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah.
“Adapun permasalahan inflasi di Aceh sebesar 5,89 persen, pada 2022 sudah dilakukan operasi pasar pada 193 titik, pasar murah 393 titik, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dukungan transportasi, serta optimalisasi penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan,” kata Achmad Marzuki.
Baca juga: Pemerintah Aceh bersama Mendagri bahas pengendalian inflasi
Berikutnya, Achmad Marzuki memaparkan permasalahan kemiskinan ekstrem di Aceh. Hasil yang dicapai yakni turunnya angka kemiskinan ekstrem dari 3,47 persen pada 2021 menjadi 2,95 persen pada tahun 2022.
“Kemudian tambahnya, permasalahan stunting, pada 2023, akan diaktifkannya tim percepatan penurunan stunting provinsi sampai gampong, rakor secara berkala, penguatan data, pemberian vitamin dan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita,” sebut Achmad Marzuki.
Menurut Achmad Marzuki, pemerintah juga telah melakukan audit stunting, penguatan Satgas, pilot project Rumoh Gizi Gampong oleh TP PKK di 22 Gampong.
Selanjutnya kata Penjabat Gubernur, berkaitan dengan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), ditargetkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) Pemerintah daerah minimal 40 persen, realisasi belanja PDN Aceh 42,86 persen, serta realisasi belanja PDN rata-rata nasional sebesar 35,82 persen.
Baca juga: Mendagri sebut anggaran Aceh masih bergantung dari Pusat
Lalu tambahnya, mengenai realisasi Pendapatan Dan Belanja Aceh, Penjabat Gubernur menyampaikan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2022 sudah mencapai target sebesar 94.1%.
“Ini juga didukung dengan adanya kenyamanan kerja birokrasi sehingga tumbuh motivasi dan inovasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan menjadi lebih efektif dalam menjalankan tupoksi, dan Alhamdulillah bisa mencapai target,” sebut Achmad Marzuki.
Sementara itu, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengatakan menyangkut dengan permasalahan yang ada di Aceh, mulai pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah di Aceh ini bisa terselesaikan dengan baik.
“Kita berharap program evaluasi ini bisa tajam dan sampai kepada Presiden. Karena beliau menganggap program evaluasi ini berjalan dengan bagus itu masih dalam lataran pengertian,” katanya.
Discussion about this post