ALIBI.id [16/9/2023] – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI resmi mengakui keberadaan delapan hutan adat mukim di tiga kabupaten di Aceh, yakni Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, dan Bireuen.
“Keputusan penetapan delapan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Aceh telah ditandatangani oleh Dirjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) atas nama Menteri pada 7 September 2023,” kata Koordinator Tim Terpadu Verifikasi Usulan Hutan Adat di Aceh Yuli Prasetyo Nugroho dalam keterangannya, di Banda Aceh, Jumat (15/9/2023).
Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal KLHK itu mengatakan saat ini sedang dilakukan perencanaan acara penyerahan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 18 September 2023.
Baca juga: Tiga mukim di Pidie menanti penetapan hutan adat
Adapun usulan penetapan hutan adat kepada KLHK dimulai sejak 2016 oleh tiga mukim yang berada di Pidie, dua mukim di Aceh Jaya pada 2019, dan empat mukim di Kabupaten Bireuen pada 2020.
“Luasan hutan adat yang diusulkan masing-masing seluas 18.015 hektare untuk Pidie, 69.246 hektare untuk Aceh Jaya, dan 17.886 hektare untuk Kabupaten Bireuen,” ujarnya.
Dengan diterbitkannya SK Hutan Adat itu, lanjutnya, Aceh menjadi daerah pertama kali yang memiliki hutan adat, sehingga bisa memberi perlindungan kepada masyarakat hukum adat Aceh agar dapat mengelola hutannya untuk kemakmuran masyarakatnya, serta menjaga kearifan lokal. “Hutan adat ini memperkokoh perdamaian Aceh,” kata Prasetiyo.
Sementara itu Ketua Tim Peneliti Hutan Adat Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Teuku Muttaqin Mansur mengatakan delapan wilayah hutan adat mukim yang ditetapkan secara rinci berada di Mukim Blang Birah, Mukim Krueng, dan Mukim Kuta Jeumpa di Kabupaten Bireuen, kemudian Mukim Paloh, Mukim Kunyet, dan Mukim Beungga di Kabupaten Pidie. Selanjutnya Mukim Krueng Sabee dan Mukim Panga Pasi di Kabupaten Aceh Jaya.
Baca juga: Hasil kajian hutan adat Aceh diserahkan ke KLHK
Ia mengapresiasi peran Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Aceh Green Conservation (AGC), HuMa, pemerintah pusat, pemda, dan semua pihak yang terlibat mendorong percepatan penetapan hutan adat di Aceh.
Muttaqin mengatakan ke depannya perlu penguatan mukim dari berbagai sisi, kebijakan, struktur, termasuk peningkatan ekonomi perlu terus dibantu dengan berbagai kajian.
“Sehingga hutan adat yang ditetapkan betul-betul dapat menjadi model dan modal bagi masyarakat hukum adat dalam menjaga kearifan lokal, hukum adat, dan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan untuk generasi yang akan datang,” ucapnya. (Ant)
