ALIBI.id [7/9/2023] – Wakil Presiden (Wapres) RI K. H. Ma’ruf Amin menyebut ekonomi dan keuangan syariah yang mengusung prinsip keadilan, inklusivitas, dan universal terus meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi produk halal.
Hal tersebut diungkap Ma’ruf Amin saat menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh, di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis (7/9/2023).
“Jadikan ekonomi syariah sebagai jawaban atas berbagai permasalahan riil yang dihadapi umat, termasuk pemberantasan kemiskinan, tengkes atau stunting, maupun pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
Tidak hanya mengedepankan akidah, menurut Ma’ruf Amin, ekonomi dan keuangan syariah juga mendorong terwujudnya kemaslahatan di masyarakat. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ekonomi dan keuangan syariah sebagai kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Baca juga: UIN Ar-Raniry Aceh luncurkan buku K.H. Ma’ruf Amin Bapak Ekonomi Syariah
“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan ikhtiar dalam menjawab beragam tantangan pembangunan nasional, sekaligus membangun peradaban dunia yang lebih baik,” ucapnya.
Secara khusus, Ma’ruf Amin meminta agar jajaran anggota KDEKS Provinsi Aceh yang baru saja dikukuhkan dapat menyusun program serta kebijakan secara holistik di seluruh sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai solusi dalam menghadapi tantangan di masyarakat.
Menurutnya, kehadiran KDEKS dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan dan optimalisasi sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam merancang program kerja dan menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
“KDEKS mesti mampu merancang bangunan program dan kebijakan yang kokoh dan bagus dengan menggandeng partisipasi aktif semua pihak dalam mengoptimalkan kinerja sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah,” tegasnya.
Baca juga: Pemerintah Aceh dan BI gelar FGD Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Lebih jauh, Ma’ruf Amin menekankan perlunya eksplorasi mendalam terhadap kekayaan komoditas ekspor di wilayah Aceh agar dapat dihilirisasi. Untuk itu, ia meminta agar investasi dan kolaborasi terus didorong dengan menonjolkan kekhasan budaya Aceh, khususnya dalam inovasi produk halal.
“Saya minta segera dilakukan terobosan langkah sertifikasi halal, seiring meningkatnya minat masyarakat global untuk mengonsumsi produk yang halal dan thayyib,” pesan Ma’ruf Amin.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya investasi dan konsistensi para pemangku kepentingan di sektor ekonomi syariah dalam bekerja sama meningkatkan dukungan sarana dan infrastruktur, mengembangkan kapasitas UMKM, serta mengadopsi teknologi digital.
“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan perlu terus diperluas, termasuk kemitraan usaha besar dan UMKM,” kata Ma’ruf Amin.
Selain itu, industri ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang pesat memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing yang konkret. Untuk itu, dia meminta agar inovasi pada bidang kuliner halal, busana muslim, dan pariwisata ramah muslim dapat terus dikembangkan dengan mengutamakan nilai tambah bagi masyarakat.
Baca juga: Aceh raih peringkat pertama katagori Keuangan Syariah nasional
“Budayakan inovasi dan kreativitas yang melipatgandakan nilai tambah dan kemanfaatan bagi umat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Ma’ruf Amin meyakini dengan dikukuhkannya jajaran pengurus KDEKS Provinsi Aceh akan memacu laju pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, serta peranan konkretnya di tengah masyarakat.
“Kehadiran KDEKS Provinsi Aceh saya yakini akan memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Serambi Mekkah,” ucapnya.
“Tidak terbatas pada penguatan keuangan syariah, tetapi juga pada sektor industri produk halal, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan, hingga peningkatan edukasi, literasi, sekaligus inklusi ekonomi syariah,” tandas Ma’ruf Amin.
Sebelumnya, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan komitmen penuh pemerintah Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, menjalankan sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagai landasan utama fokus pembangunan pemerintah Aceh.
“Pemerintah dan rakyat Aceh memiliki harapan bahwa ke depan, Aceh dapat semakin sejahtera dengan mengoptimalkan dan memberdayakan institusi keuangan syariah, mengoptimalkan institusi Baitul Mal, meningkatkan pemberdayaan wakaf, infak, zakat, dan sedekah,” jelas Achmad Marzuki.
