ALIBI.id [4/10/2022] – Pemerintah Aceh Besar meminta PT Pertamina memberikan tambahan kuota BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan di kepulauan Aceh di Kecamatan Pulo Aceh kabupaten setempat.
“Iya kita sudah menyurati Pertamina meminta tambahan kuota BBM subsidi untuk nelayan di Pulo Aceh,” kata Sekretaris Daerah Aceh Besar Sulaimi, di Aceh Besar, Selasa (4/10/2022).
“Ada kebutuhan di sana, semoga segera terealisasi untuk masyarakat nelayan di Pulo Aceh yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan”
Sulaimi mengatakan bahwa selama ini memang banyak keluhan para nelayan yang mengaku sulit mendapatkan BBM bersubsidi, sehingga surat permohonan tersebut dilayangkan kepada Sales Manager Pertamina Patra Niaga Aceh.
“Ada kebutuhan di sana, semoga segera terealisasi untuk masyarakat nelayan di Pulo Aceh yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengatakan pihak Pertamina sudah merespon surat tersebut dan kekurangan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan Pulo Aceh.
Di mana, terdapat 114 boat nelayan yang setiap harinya mengandalkan pencaharian mereka pada laut. Mereka menangkap ikan dengan menggunakan boat kecil, dan kebutuhan solar harian sekitar 25 liter per boat.
“Insya Allah dengan adanya penambahan kuota BBM solar ini para nelayan kita dapat beraktivitas dengan lancar dalam,” kata Iswanto.
Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin mengapresiasi inisiatif Pj Bupati Aceh Besar yang telah mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan Pulo Aceh.
Kata Nahrawi, usulan penambahan kuota itu pastinya disertai data yang kuat dan akurat, sehingga akan dapat dikabulkan Pertamina setelah verifikasi lapangan.
“Ini sebuah inisiatif yang baik sekali. Karena nelayan tradisional kita di Pulo Aceh memang membutuhkan perhatian. Kita apresiasi langkah pak Pj Bupati Aceh Besar ini,” kata Nahrawi.
Nahrawi menjelaskan, terkait penyaluran BBM subsidi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) perlu menyusun SOP yang inovatif dalam pendistribusian nya dan secara proaktif memonitor pelaksanaan di lapangan.
Misalnya, kata Nahrawi, selain menerbitkan surat rekomendasi sebagai penerima BBM bersubsidi, nelayan juga perlu dibekali dengan wadah penampung atau jerigen berwarna khusus dengan label DKP Aceh Besar. Kemudian, jerigen itu harus memiliki nomor register yang diterbitkan pemerintah.
“Ini akan membantu teman-teman kita di lembaga penyalur untuk memastikan hanya akan menyalurkan BBM bersubsidi ke jerigen-jerigen yang telah diregistrasi tersebut, yang memang hanya dimiliki oleh nelayan pemegang rekomendasi DKP,” ujarnya.
Nahrawi menambahkan, langkah tersebut bisa dilaksanakan jika memang pemerintah membuat pengaturannya dan ketersediaan anggaran. Namun teknisnya kembali ke dinas terkait. (Ant)
Discussion about this post