ALIBI.id [14/9/2023] – Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Muhammad MTA menilai pengusiran dirinya dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (13/9/2023), secara etik persidangan sangat tidak bagus.
“Secara etik sangat tidak bagus melakukan pengusiran orang dari sidang paripurna, karena jelas ‘paripurna dibuka dan terbuka untuk umum’,” sebut MTA kepada media ini, Kamis (14/9/2023).
Namun, Jubir Pemerintah Aceh itu tidak mempermasalahkan kisruh dirinya dengan anggota dewan. Dia mengaku menyambut positif pengusiran yang mengharuskan DPRA melibatkan petugas pengamanan sidang.
“Kita sambut positif saja, biar dewan lebih bahagia dengan sikap tersebut. Bisa jadi, dewan ingin menyampaikan tidak akan kekanak-kanakan lagi dan akan lebih dewasa, itu menurut saya sangat bagus,” ujarnya.
Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh MTA diusir dari rapat paripurna DPRA
Dia berasumsi, dengan dinamika ini dewan akan lebih fokus dan serius dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi kelembagaan, dan meminta semua pihak untuk mengapresiasi keseriusan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA diusir dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Rabu (13/9/2023). Kisruh tersebut dipicu oleh komentar MTA beberapa waktu lalu yang menilai pihak legislatif Aceh kekanak-kanakan.
Kehadiran MTA dalam Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2024 itu ditentang oleh salah satu anggota DPRA, H Khalili. Dia meminta Jubir Pemerintah Aceh itu dikeluarkan dari ruangan.
“Hanya sebagai peringatan saja apa yang pernah terjadi. Seorang juru bicara MTA melakukan komentar di media dengan sesuatu yang sangat tidak pantas, dengan beraninya beliau mengatakan bahwa kita-kita dalam ruangan ini adalah kekanak-kanakan, dan ini sangat miris,” ujar Khalili.
Baca juga: DPRA minta pemerintah perjuangkan ruang pertambangan untuk rakyat
“Saya dari partai Aceh sungguh sangat tidak bisa menerima. Jadi kepada pimpinan [Pimpinan Sidang, Saiful Bahri] jika beliau [MTA] hadir di sini untuk dikeluarkan dan di-blacklist untuk tidak bisa hadir lagi ke ruang atau ke gedung DPRA ini. Ini masalah harga diri,” tegas Khalili.
Pernyataan tersebut direspons oleh Ketua DPRA Saiful Bahri selaku pimpinan sidang, dia meminta kepada MTA untuk meninggalkan ruangan.
“Jadi kami minta kepada yang namanya tadi disebut [MTA], mohon untuk meninggalkan ruangan sidang paripurna ini,” kata Saiful Bahri, yang kemudian disambut tepuk tangan para anggota sidang.
Mendengar perintah tersebut, MTA memilih tetap bertahan di kursi tamu undangan. Dia sempat berbicara dengan pihak protokoler yang menghampirinya.
Baca juga: Penjabat gubernur apresiasi rekomendasi Banggar DPRA terkait APBA 2022
Melihat MTA tidak beranjak, sejumlah anggota DPRA lainnya ikut bersuara, meminta MTA segera meninggalkan ruangan agar sidang bisa kembali dilanjutkan.
“Protokoler persidangan tolong [ditindak]. Mohon kerja samanya Pak MTA supaya sidang ini bisa berlanjut,” bujuk Saiful Bahri.
Setelah didatangi dua polisi yang bertugas di lokasi, MTA memutuskan keluar sambil disambut tepuk tangan. Sidang paripurna kembali dilanjutkan setelah MTA tidak lagi berada di ruangan.
