ALIBI.id [8/2/2023] – Konflik gajah dengan manusia di Provinsi Aceh kembali memakan korban jiwa. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Aceh menilai, persoalan konflik gajah di Provinsi Aceh butuh penanganan lintas sektoral serta komitmen dari pemerintah pusat hingga masyarakat setempat.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Agus Arianto, mengatakan, persoalan gajah tidak hanya dilihat dari sisi proses penanganan konfliknya saja, namun juga harus mengetahui fokus masalahnya seperti habitat yang terganggu.
Baca juga: BKSDA tangkap harimau serang warga di Aceh Selatan
Menurutnya, jika habitat gajah nyaman tidak ada perambahan, penebangan dan tambang liar gajah-gajah akan bermain di habitatnya. Namun jika terdapat gangguan secara otomatis gajah akan keluar dari jalur semestinya.
“Sejauh ini, BKSDA sudah melakukan upaya penanganan bersama masyarakat setempat. Salah satu upaya jangka pendek, pemasangan kawat kejut serta pemasangan GPS solar untuk mendeteksi keberadaan satwa liar. BKSDA terus berupaya menyusun upaya jangka panjang untuk memetakan wilayah pergerakan gajah liar,” sebut Agus, Selasa (7/2/2023).
Baca juga: Polda Aceh amankan 42 kilogram sabu serta 16,2 ton ganja
Diharapkan dengan adanya peta pergerakan tersebut, pemerintah lebih terbuka dan menyadari bahwa adanya pengendalian ruang, sehingga dapat melakukan penyesuaian seperti jenis-jenis tanaman untuk perkebunan.
Sebelumnya, seorang warga meninggal dunia dan tiga luka-luka akibat serangan gajah liar di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah.
Selain gajah, konflik harimau dengan manusia di Provinsi Aceh juga kerap terjadi. Baru-baru ini, tiga warga mengalami luka serius akibat diterkam harimau di Kabupaten Aceh Selatan. (MOL)
Discussion about this post