ALIBI.id [5/6/2023] – Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintahan pada periode 2015-2022 atau saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertambah Rp5.125,1 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan penambahan jumlah utang selama tujuh tahun tersebut memang cukup besar. Namun lebih rendah dibandingkan belanja negara yang dilakukan selama periode tersebut.
“Sepanjang 2015-2022, penambahan utang sebesar Rp5.125,1 triliun masih lebih rendah dibandingkan belanja prioritas (perlinsos, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) sebesar Rp8.921 triliun,” ujarnya dalam cuitan Twitter yang dikutip Senin (5/6/2023).
Menurutnya, belanja yang lebih besar daripada penambahan utang tersebut menandakan manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar. Sebab, meski utang bertambah belanja untuk kebutuhan masyarakat tidak berkurang dan justru meningkat setiap tahunnya.
“Jadi manfaat melebihi utang,” jelasnya.
Selain itu, Yustinus mengungkapkan bahwa pertumbuhan nilai aset negara jauh lebih besar dibandingkan penambahan utang saat ini. Hal itu katanya, tercermin, dari banyaknya infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi.
“Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu prioritas sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, utang juga digunakan untuk ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM,” ujarnya.
Utang pemerintahan Jokowi kembali menjadi pembicaraan karena sentilan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla saat acara milad PKS di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023).
Saat itu, JK menyebutkan pemerintahan Jokowi membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun. Nilai ini dikatakan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Pak AHY [Agus Harimurti Yudhoyono] tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” sebut JK.
Karena hal tersebut, Kemenkeu melalui Yustinus angkat bicara dan blak-blakan menjelaskan fakta utang selama pemerintahan Jokowi yang jumlahnya dinilai tidak seberapa dibandingkan manfaat yang diterima masyarakat. (CNN)
