ALIBI.id [16/6/2023] – Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga hal pokok penting yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. Pertama, stabilitas bangsa harus terjaga dengan baik karena tanpanya tidak ada negara yang berhasil menggapai kemakmuran.
“Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat meluncurkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Djakarta Theater, Jakarta, pada Kamis (15/6/2023).
Baca juga: Luhut lapor ke Jokowi, pengawas proyek IKN terpaksa pakai bule
Hal kedua, perlunya keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan. Presiden menganalogikan, kepemimpinan pada sebuah bangsa itu seperti tongkat estafet yang harus bersambung dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan.
“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu ‘Pak dimulai dari nol ya’ sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Ndak kan. Masa kayak meteran pom bensin, mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3 mestinya seperti itu. Tidak maju mundur poco-poco, ndak,” jelasnya.
Selain itu, hilirisasi industri juga menjadi hal yang sangat penting. Menurut Presiden, jika hilirisasi industri–misalnya pada ekosistem industri kendaraan listrik–berhasil dilakukan, maka hal tersebut akan melompatkan Indonesia.
Baca juga: Utang Indonesia capai Rp5.125,1 triliun di era Jokowi
“Kita akan melompat membangun misalnya urusan hilirisasi mineral, membangun ekosistem EV, EV baterai. Bagaimana yang dulu kita ekspor hanya mentahan, nikel ekspor hanya mentahan, bisa jadi katoda, jadi prekursor bisa jadi litium baterai,” paparnya.
Di samping itu, orientasi pembangunan yang Indonesiasentris juga penting dilakukan yakni dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan bisa memeratakan ekonomi Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa dan 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) Indonesia juga berada di Jawa.
“Oleh sebab itu beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan, tidak dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang tetapi kita harus melihat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu hilirisasi IKN Nusantara ini harus diperkuat harus dilanjutkan harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Baca juga: Ganjar tanggapi cawe-cawe Jokowi pada Pemilu 2023
Hal pokok ketiga adalah sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia. Presiden mengingatkan bahwa kekuatan besar tersebut jangan hanya unggul dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitasnya, baik secara fisik, skill, karakter, disiplin, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Ini Korea Selatan sebagai contoh dalam 8 tahun mampu keluar dari middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah,” sebutnya.
