ALIBI.id [12/6/2023] – Sekretaris Daerah Aceh, Bustami, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mohammad Mahfud MD, dalam pertemuan bersama ulama dan tokoh masyarakat Pasee, di Gedung MBP Arun, Minggu (11/6/2023) malam.
Hadir juga Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bambang Bachtiar, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Herman Fitrha, Pj Wali Kota Lhokseumawe, Imran, unsur TNI-Polri dan para bupati/wali kota se-Aceh lainnya.
Pertemuan yang digelar Unimal tersebut menjadi wadah diskusi pelaksanaan Pemilu bersama Menko Polhukam. Dalam sambutannya, Sekda Aceh Bustami mengatakan, Pemilu damai, aman, dan demokratis bukanlah hal baru di Aceh. Terbukti pasca perdamaian, tiga kali pelaksanaan pemilu di Aceh berjalan dengan lancar.
Baca juga: Polri dalami kasus bocornya putusan MK terkait sistem Pemilu
Selain itu, kata Bustami, partisipasi masyarakat Aceh dalam ikut pemilihan juga begitu tinggi. Pada 2019 misalnya, pemerintah menargetkan partisipasi pemilih nasional berkisar 77,5 persen. Khusus Aceh, tingkat partisipasi pemilih mencapai 79,7 persen.
“Pemerintah Aceh selalu berusaha dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi, membantu, memantau, dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan,” kata Bustami.
Bustami yakin, saran dan masukan dari Menko Polhukam RI akan menjadikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang berjalan sukses. Bahkan perdamaian yang terjalin di Aceh saat ini semakin lestari dan terjaga.
“Dengan demikian, hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah itu akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem pemerintahan menjadi lebih tinggi,” ujar Bustami.
Baca juga: Pemerintah Aceh gelar rakor kepegawaian netralitas ASN jelang Pemilu 2024
Sementara itu, Menko Polhukam RI, Mohammad Mahfud MD, mengatakan, alasan pemilu perlu dijaga agar berjalan damai dan aman adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Ia mengatakan, Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Sebab lahir dan disatukan dari latar belakang suku, daerah, etnis dan bahasa yang berbeda.
“Negara kita dibentuk berdasarkan sistem demokrasi, dimana pimpinan negaranya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Cara yang paling praktis menjalankan demokrasi adalah dengan melaksanakan Pemilu,” kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud bercerita bagaimana proses merebut kemerdekaan RI yang diperjuangkan oleh para tokoh bangsa. Mulai dari proses persiapan hingga pada tahapan proklamasi.
Mahfud mengatakan, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang kemerdekaannya berdasarkan hasil perjuangan rakyat yang merebut dari tangan penjajah. Bukan dihadiahi seperti negara lainnya.
Baca juga: Mahfud MD tegaskan Pemilu tidak bisa diundur
Ia mengatakan, kemerdekaan dapat diraih pada tahun 1945 karena semua golongan dan tokoh di tanah air bersatu dan berjuang bersama. Pasca kemerdekaan pun, Indonesia telah meraih banyak kemajuan.
“Indonesia tahun 45 dan sebelumnya diasumsikan rakyatnya semuanya miskin, tapi begitu merdeka, dalam masa pemerintahan Bung Karno bisa menurunkan kemiskinan sampai ke angka 56 persen, dilanjutkan Pemerintahan Soeharto, kemiskinan tinggal 14 persen. Kemudian pasca reformasi sampai pemerintahan saat ini, angka kemiskinan tinggal 9,1 persen dalam angka statistik,” tutur Mahfud.
Kata Mahfud, lahirnya Indonesia dan berbagai kemajuan yang diraih merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Ia mengajak semua pihak membangun negeri sesuai dengan posisi dan kemampuan.
“Pemilu ini perlu kita sukseskan untuk mensyukuri berkat rahmat Allah, janji Allah sesuai dalam Al Quran jika bersyukur, maka nikmat akan ditambah,” sebut Mahfud.
