ALIBI.id [25/10/2023] – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo menargetkan di 2025, semua desa dalam terhubung dengan konektivitas digital khususnya di desa-desa yang sebelumnya tidak terjamah layanan internet.
“Kami upayakan di 2025 seluruh desa berpemukiman itu sudah bisa ter-cover internet. Untuk teknologinya bisa kami cari dan putuskan bersama-sama. Karena kita tahu ekonomi digit itu bisa terjadi ketika ada basisnya yaitu internet,” kata Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Fadhilah mengatakan bahwa dalam penciptaan konektivitas digital di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjamah internet BAKTI Kominfo memiliki beberapa jenis program mulai dari penyediaan Akses Internet (AI) hingga pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Baca juga: Tersangka korupsi BTS Kominfo punya grup main judi
Program-program tersebut itu tengah dievaluasi bersama Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo, namun dipastikan program-program itu tetap berjalan sehingga misi pemerataan konektivitas digital nasional bisa dicapai.
Fadhilah menjelaskan untuk program Akses Internet, merupakan program layanan dari BAKTI Kominfo menghadirkan di fasilitas-fasilitas layanan publik seperti kantor desa, sekolah dan pelayanan kesehatan.
Lalu dalam waktu dekat ada Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) yang disiapkan melayani 37.000 titik fasilitas publik sebagai solusi penyediaan konektivitas digital di daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh konektivitas digital teresterial.
Selanjutnya terkait dengan pembangunan BTS 4G, meski masih ada kasus hukum yang berjalan di meja hijau namun proyek ini tetap berjalan mengingat menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyediaan infrastruktur digital.
Baca juga: Menkominfo lapor ke Jokowi telah tutup 400 ribu konten judi online
“Untuk BTS saat ini sudah terbangun 4.343 desa yang siap on air di 2023. Kami harapkan ketika semua persoalan hukum ini selesai dengan data BPS yang ada sekitar 1000-2000 desa yang belum punya sinyal 4G, mungkin ini bisa kami tuntaskan,” kata wanita yang akrab disapa Indah itu.
Indah menegaskan untuk pengadaan BTS 4G yang baru dalam pemerataan konektivitas digital, saat ini skema pembiayaan yang digunakan berbeda dengan skema Universal Service Obligation (USO) yang digunakan sebelumnya.
Secara khusus untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan bersama Satgas BAKTI Kominfo untuk BTS 4G, Fadhilah mengatakan pembiayaan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola Kementerian Kominfo. (Ant)
