ALIBI.id [4/10/2023] – Peringatan baru diberikan pemerintah Joe Biden kepada Xi Jinping. Hal ini terkait peraturan pembatasan pengiriman teknologi chip canggih ke China.
Reuters mengutip seorang pejabat AS menjelaskan peringatan itu paling cepat pada awal bulan ini, dikutip dari Reuters, Selasa (3/10/2023).
Aturan terbaru akan membatasi akses pada lebih banyak alat pembuat chip, yang sesuai dengan aturan di Belanda dan Jepang. Selain itu juga untuk menutup sejumlah celah dalam pembatasan.
Informasi soal aturan baru telah diberikan kepada orang-orang penting di Beijing. Sejumlah pejabat tinggi juga telah pergi ke China, termasuk Menteri Perdagangan Gina Raimondo dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.
Baca juga: Ma’ruf Amin pastikan kemudahan China investasi produk halal di Indonesia
AS diketahui mengeluarkan pembatasan ekspor pada tahun lalu. Tahun ini jadi kali pertama Departemen Perdagangan setempat mengerjakan pembaruan aturan.
Aturan yang dirilis Oktober tahun lalu mencegah akses chip AI dan membatasi impor alat pembuat chip dari AS. Tujuannya adalah untuk mencegah teknologi negeri tersebut digunakan militer China dan memperkuat kemampuan mereka.
Reuters menuliskan Departemen Perdagangan menolak memberikan komentar. Sementara juru bicara kedutaan besar China di Washington, Liu Pengyu mengatakan negaranya menentang upaya AS untuk menyalahgunakan langkah pengendalian ekspor.
Baca juga: China dilaporkan bangun landasan pacu di Laut China Selatan
“China dengan tegas menentang upaya AS yang berlebihan untuk menerapkan konsep keamanan nasional dan penyalahgunaan langkah-langkah pengendalian ekspor untuk secara tidak sengaja melemahkan perusahaan di China,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah AS berharap bisa memastikan kehadiran Xi Jinping dalam pertemuan puncak APEC di San Fransisco pada November mendatang. Waktunya hampir berbarengan dengan peluncuran aturan ekspor terbaru.
Ada kemungkinan aturan baru bisa ditunda hingga bulan depan. Ini terjadi jika aturan belum siap diluncurkan awal bulan Oktober ini.
Sebab sejumlah pejabat menjelaskan aturan apapun yang belum siap dirilis awal Oktober kemungkinan ditunda hingga KTT selesai. Dengan begitu diharapkan bisa menghindari pertentangan dengan China. (CNBC Indonesia)
