Sekjen GeTAR minta Jokowi evaluasi Pj kepala daerah yang abai iklim investasi

ALIBI.id [15/9/2022] – Sekretaris Jenderal Gerakan Titipan Rakyat (GETAR) Aceh Teuku Izin meminta Presiden Jokowi mengevaluasi pejabat kepala daerah yang tidak mampu menciptakan iklim yang ramah bagi investasi.

Ia menilai seharusnya bagi Penjabat (Pj) kepala daerah yang telah menjabat dalam beberapa bulan terakhir menampakan eksintensinya dalam ranah investasi.

“Namun terlihat ada PJ kepala daerah yang abai bahkan tidak mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi yang sehat,” kata Teuku Izin dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).

Seperti diketahui, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah maka Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan PJ Gubernur dan PJ Bupati – Wali kota di Aceh.

“Apalagi dengan kondisi otsus yang mulai berkurang di Aceh seharusnya para pejabat kepala daerah harus mampu menghadirkan investasi di Aceh. Jangan sampai investasi yang sudah ada malah keluar dari Aceh,” tambah Apung sapaan karib Teuku Izin.

Apung juga berharap para pejabat kepala daerah dan seluruh stakeholder mampu menciptakan iklim yang baik bagi para investor yang akan berinvestasi di Aceh.

“Kita berharap semua elemen khususnya stakeholder mengambil peran dalam menciptakan iklim yang sehat bagi investasi, karena tanpa iklim yang sehat, investor akan berfikir dua kali untuk berinvestasi di Aceh,” katanya.

Selain itu faktor yang juga perlu diperhatikan oleh kepala daerah ialah stabilitas keamanan, perizinan dan regulasi yang jelas, karena faktor tersebut sangat penting agar investasi bisa berjalan dengan baik di Aceh.

“Kenapa iklim investasi perlu diperhatikan karena dampak lanjutan yang kita harapkan yaitu mampu menekan angka inflasi di Aceh, selain itu juga dapat menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa menurunkan angka kemiskinan Aceh,” katanya.

Terakhir apung meminta, Presiden Jokowi untuk mengevaluasi PJ yang kontraproduktif dengan harapan dan target Nasional di Aceh.

“Jadi kami meminta Presiden Jokowi mengevaluasi para pejabat kepala daerah yang tidak mampu menjaga iklim investasi yang sehat di Aceh,” pungkasnya. []