ALIBI.id [17/12/2022] – Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, mengatakan pemerintah Aceh akan memberikan sanksi tegas kepada ASN di pemerintahan Aceh yang terbukti mengikuti kegiatan politik praktis pada Pemilu dan Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan Iskandar saat membuka Sosialisasi Regulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan tema Kolaborasi Mengawasi dan Penegakan Hukum Netralitas ASN Pemilu 2024 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (16/12/2022). Kegiatan itu diikuti oleh para pimpinan SKPA dan Kepala BKPSDM se Aceh.
Baca juga: Pemerintah Aceh terima dua penghargaan pengelolaan wilayah sungai
“ASN memang memiliki hak pilih, tapi juga harus menjaga netralitas untuk tidak dukung mendukung. Jika dilanggar akan diberikan sanksi tegas. Yang terberat tentu akan dicabut statusnya sebagai ASN,” kata Iskandar.
Iskandar berpesan agar para kepala SKPA, untuk menjaga dan melindungi ASN, agar status mereka sebagai pegawai negeri tidak hilang akibat ketidaktahuan mereka. Namun kata Iskandar, akan lain jika para ASN mengetahui risiko pelanggaran tetapi tetap nekat.
“Artinya mereka sudah siap dengan konsekuensi. Karena itu mari kita ingatkan ASN di tempat kita masing-masing agar karir kita untuk bekerja secara kompeten tetap selamat,” ungkapnya.
Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh, Ronaldi Aulia, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Panwaslih dan Bawaslu itu bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan pemahaman tentang netralitas pemilu bagi ASN yang harus menjadi perhatian khusus bagi semua pemangku kepentingan di pemerintahan di Aceh.
Baca juga: Pemerintah Aceh angkat Suhendri jadi Ketua BRA
“Dengan kegiatan ini diharapkan bisa terbangunnya sinergitas antara Bawaslu dan pemerintah Aceh,” kata Ronaldi Aulia.
Sementara itu, Anggota Panwaslih Aceh Fahrul Riza Yusuf, menyebutkan tahapan pemilukada sudah berlangsung sejak Juni dan pada 14 Desember 2022 kemarin sudah ditetapkan partai politik.
“Ke depan ketika seluruh partai sudah ditetapkan, seluruh ASN sudah harus kita wanti-wanti untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” kata dia.
Lebih lanjut Fahrul Rizha Yusuf mengatakan penting bagi pihaknya untuk membangun koordinasi dengan pemerintahan Aceh supaya bisa bersama-sama menjaga dan mengawal netralitas ASN.
Baca juga: Pemerintah Aceh beri pendapat Nota Keuangan dan Raqan APBA 2023
Discussion about this post