ALIBI.id [27/8/2022] – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri, mengapresiasi kerja keras nan cerdas Pj Gubernur Achmad Marzuki. Upaya yang dilakukan Achmad Marzuki menurutnya mendapat perhatian dari Pusat untuk Aceh.
“Tanggal 26 Agustus 2022 adalah puncaknya pak Pj Gubernur Aceh untuk menarik perhatian Pusat untuk Aceh dengan bertemu Presiden RI, Jokowi di Istana Negara,” ujar Saiful Bahri yang akrab disapa Pon Yaya, Sabtu, (27/8/2022).
Pon Yaya turut serta menemani Pj Gubernur Aceh guna menghadap Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Achmad Marzuki lima masalah krusial di Aceh kepada Presiden Jokowi.
Masalah pertama yaitu tentang masih tingginya angka kemiskinan di Aceh yang mencapai 14.46%. Selain itu, Achmad Marzuki juga memaparkan tingginya angka stunting Aceh 33,2%.
Dalam pertemuan itu, pihak Pj Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh juga menyebutkan inflasi Aceh per Juli 2022 mencapai 6,97% sedangkan nasional 4,94%, kemudian terkait IPM Aceh masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 72.18 sedangkan nasional 73,44 %.
Pertemuan dengan Presiden RI tersebut juga dimanfaatkan Pj Gubernur Aceh untuk menyampaikan permasalahan turunnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dari 2 % DAU Nasional atau Rp7,5 Triliun menjadi 1 % atau Rp3,7 Triliun.
“Presiden akan mengkaji secara inten terhadap dana otsus Aceh,” ujar Pon Yaya yang menyebutkan pertemuan tersebut juga dihadiri Mensesneg RI.
Panggilan dari Presiden RI ini juga disambut Pj Gubernur Aceh dengan mengungkapkan keinginan daerah agar menjadikan Sabang sebagai Proyek Stratehis Nasional. Selain itu, Pj Gubernur Aceh bersama Ketua DPR Aceh juga mengharapkan dukungan penuh dari Presiden RI terkait pelaksanaan PON 2024, pengembangan industri budidaya perikanan, penetapan dataran tinggi Gayo sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, dukungan program transmigrasi lokal, pembangunan jalan missing link Jantho-Keumala, dan jalan Kutacane-Langkat untuk peningkatan perekonomian.
Selain itu, kepada Presiden, Achmad Marzuki melaporkan beberapa aksi cepat yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat. Di antaranya adalah dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun Kawasan Lumbung Pangan dan Pakan Ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung tapioka dan gula serta membangun agro-industri dan industri atsiri di Aceh.
Selain itu, Achmad Marzuki mengatakan, pemerintah juga melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk daerah Kawasan Tengah Aceh dan melakukan pengawalan potensi investasi seperti Semen Laweung, dan lainnya.
“Pj Gubernur Aceh telah mengunjungi 22 kementerian dan lembaga sejak dilantik sampai dengan hari ini,” ujar Pon Yaya.
Discussion about this post