ALIBI.id [3/5/2023] – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memeriksa 150 saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat.
“Kasus ini sudah masuk tahap penyidikan dan penyidik juga sudah menetapkan dua orang tersangka. Sedangkan saksi yang sudah dimintai keterangan sebanyak 150 orang,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh Ali Rasab Lubis di Banda Aceh, Selasa (2/4/2023).
Ali Rasab Lubis mengatakan saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan tersebut merupakan pihak terkait dengan program PSR dengan nilai mencapai Rp75,6 miliar tahun anggaran 2019.
Baca juga: Polisi limpahkan kasus pencurian sawit ke Kejari Aceh Utara
“Selain saksi, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap para tersangka. Pemeriksaan tersebut guna melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum,” kata Ali Rasab Lubis.
Sebelumnya, kata Ali Rasab, penyidik Kejati Aceh menetapkan dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi program PSR di Kabupaten Aceh Barat. Penetapan tersebut setelah penyidik menemukan tiga alat bukti permulaan yang cukup.
“Kedua tersangka yakni berinisial SM yang menjabat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat dan ZZ selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare,” kata Ali Rasab Lubis.
Ali Rasab mengatakan kasus tersebut bermula saat Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat menyosialisasikan program peremajaan sawit kepada petani atau pekebun pada 2017 melalui Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Barat.
Selanjutnya, Dinas Koperasi mengusulkan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mendapatkan bantuan program peremajaan sawit. Koperasi tersebut mengajukan 10 proposal bantuan program PSR melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat.
Baca juga: Bupati Langkat diduga terima gratifikasi dari pengusaha sawit
“Setelah dilakukan verifikasi, usulan bantuan program peremajaan sawit disetujui. Koperasi tersebut mendapatkan bantuan mencapai Rp75,6 miliar lebih pada tahun anggaran 2019,” kata Ali Rasab Lubis.
Namun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, ternyata lahan yang diusulkan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare untuk program peremajaan sawit berupa pepohonan kayu keras atau masih dalam kondisi hutan.
Selain itu, juga ada lahan sawit dengan usia masih di bawah 25 tahun, serta ada juga masuk hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Jadi, lahan yang diusulkan untuk PRS tersebut tidak sesuai dengan syarat penerima manfaat yang tertuang dalam peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman peremajaan kelapa sawit.
“Seharusnya, lahan yang diusulkan mendapatkan bantuan PSR adalah perkebunan sawit dengan usia tahan di atas 25 tahun serta bukan HGU perusahaan. Lahan tersebut harus sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian,” kata Ali Rasab Lubis.
Baca juga: Kejari usut koperasi sawit rugikan negara Rp5,79 miliar
Berdasarkan hasil ekspos perkara, kata Ali Rasab Lubis, tersangka ZZ dan SM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit tersebut.
“Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap kedua tersangka, belum dilakukan penahanan,” kata Ali Rasab Lubis. (Ant)
