ALIBI.id [12/10/2022] – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk mengoptimalkan pengamanan di kawasan ekosistem Gunung Leuser di Aceh.
“Pengamanan dan pemanfaatan Gunung Leuser harus dioptimalkan sehingga Gunung Leuser bisa menjadi kawasan yang luar biasa,” kata anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid, di Banda Aceh, Rabu (12/10/2022).
Hal itu disampaikan TA Khalid usai menggelar Rapat Terbatas Komisi IV DPR RI dengan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terkait optimalisasi pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati di Banda Aceh.
Belakangan ini sering terjadi konflik satwa, terutama gajah.
Ia menyampaikan semua orang mengetahui bahwa Gunung Leuser sangat luar biasa karena terdapat empat satwa hebat bisa hidup berbarengan. Namun, belakangan ini sering terjadi konflik satwa, terutama gajah.
“Alhamdulillah tadi kita sudah diskusi sehingga teman-teman KLHK sepakat untuk melakukan forum grup diskusi (FGD) berjalan untuk menyusun program menjaga dan mengamankan Gunung Leuser secara optimal,” ujarnya.
Ke depan, lanjutnya, KLHK harus bekerja keras membuat “roadmap” bagaimana proses pengamanan dan pemanfaatan Gunung Leuser lebih baik sehingga dengan adanya pemetaan, maka satu persatu persoalan bisa diselesaikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa yang harus menjadi fokus pemerintah di daerah konservasi itu bagaimana memberikan pendanaan. Artinya secara bergilir masyarakat di wilayah kawasan hutan bisa bekerja dan digaji oleh negara.
“Karena kalau masyarakat sudah digaji oleh negara dengan dana konservasi, maka mereka akan menganggap bahwa hutan itu menjadi kesejahteraan bagi hidupnya,” kata Dedi.
Menurut Dedi, program tersebut bisa dilaksanakan karena tidak butuh anggaran besar, mengingat masyarakat yang tinggal di daerah kawasan hutan tidak terlalu ramai.
“Pengeluarannya tidak sebesar dari proyek yang dibangun untuk konservasi yang kadang-kadang tidak berhasil, maka lebih baik yang ada dijaga (masyarakat),” ujarnya.
Solusi lainnya, lanjut Dedi, pada revisi Undang-undang Konservasi harus mengatur terkait kebijakan fiskal antara daerah penyangga konservasi dengan yang menghasilkan untuk negara.
“Harus ada pengaturan fiskal sehingga nantinya masyarakat di sana (di wilayah konservasi) terlindungi,” demikian Dedi Mulyadi. (Ant)
Discussion about this post