ALIBI.id [27/6/2023] – Akbar Maula anak korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh mendapatkan kesempatan bercerita kepada Presiden Joko Widodo.
Berdiri di samping kanan Jokowi, Akbar diminta bercerita terkait ayahnya yang terkena tembakan saat kasus Simpang KKA Aceh Utara pada 3 Mei 1999 lalu.
Cerita Akbar didengar Jokowi dan sejumlah menteri pada acara Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selasa (27/6/2023).
Baca juga: Jokowi luncurkan program penyelesaian pelanggaran HAM Berat di Rumoh Geudong
“Bisa menceritakan sedikit mengenai peristiwa yang ada, dari cerita orang tua atau cerita dari tetangga. Cerita mengenai peristiwa di Simpang KKA, ceritakan yang Akbar tahu,” tanya Jokowi sembari sesekali memegang bahu Akbar.
Akbar mengatakan ayahnya tertembak di Simpang KKA ketika pulang sekolah. Saat itu sang ayah masih mengenyam pendidikan di bangku SMA. Melihat ada keributan, ayahnya mendekati lokasi dan terkena tembakan.
“Waktu itu ayah saya lagi pulang sekolah. Ada rame-rame di Simpang KKA, pergi [ke sana] ayah saya. Ayah saya ditembak,” cerita Akbar.
Cerita Akbar sempat tersendat, hingga mengharuskan Jokowi menanyakan kembali pasca penembakan itu terkait keberadaan orang tua Akbar. “Lalu setelah itu, ayahnya bagaimana?” tanya Jokowi lagi.
Baca juga: Mahfud MD: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Aceh termasuk cepat
Mendapati pertanyaan dari presiden, Akbar memilih melanjutkan cerita. “Habis ditembak tiarap,” jawabnya singkat.
Sepertinya, ia memilih untuk tidak menceritakan semua cerita luka itu. “Kan gak semua dicerita,” jawab Akbar.
“Apa yang ingin akbar sampaikan di majelis ini?” tanya Jokowi, memberikan kesempatan kepada Akbar untuk menyampaikan sesuatu yang kiranya mengganjal dalam benaknya.
“Gak tahu,” jawab Akbar. Setelahnya ia diperkenankan Presiden Jokowi untuk kembali ke kursi undangan.
Siswa kelas dua pada salah satu SMK di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara itu memperoleh bantuan hak pemulihan korban pelanggaran HAM berupa beasiswa jenjang SMK/SMA hingga perguruan tinggi.
Baca juga: Amnesti Internasional: Penghancuran Rumoh Geudong merusak upaya keadilan HAM di Aceh
