ALIBI.id [8/11/2023] – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Utara mengelar Focus Group Discussion (FGD), Selasa, (7/11/2023).
Kegiatan tersebut untuk mempersiapkan rencana kontingensi gempa bumi dan bagaimana penanganan bencana yang berbeda dan disatukan dalam suatu rencana kotingensi terhadap bencana gempa bumi.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah 1 Medan Hendro Nugroho, secara lugas menggambarkan kondisi kegempaan di wilayah Sumatra Utara. Secara tektonik, wilayah Sumut berada pada jalur patahan aktif Sumatra dan zona megathrust Nias. Patahan Sumatra tersebut memiliki tiga segmentasi yaitu Renun, Toru dan Angkola yang mana laju geser nya 1-2 cm pertahun dengan pergerakan menganan (dekstral).
“Sedangkan, zona megathrust terbentuk dari penunjaman lempeng oseanik aktif Indo-australia kebawah lempeng kontinen aktif Eurasia dengan laju pergerakan 5-6 cm pertahun yang mana membentuk zona subduksi aktif,” kata Hendro Nugroho dalam keteranganya, Rabu, (8/11/2023).
Ia menambahkan, Zona subduksi tersebut telah membangkitkan tsunami pada tahun 2004 dan 2005 dengan Magnitudo 9.0 dan 8.5 dan menghasilkan kerusakan cukup luas di Sumatra Utara.
Hendro juga menggambarkan skenario terburuk dari tiga sesar aktif (Renun, Toru dan Angkola) dengan magnitudo 7 yang menghasilkan skala intensitas (MMI) 5-8. Selain itu, skenario gempa megathrust dengan magnitudo 8.2 akan menghasilkan skala MMI 5-9.
“Dengan skenario ini sudah cukup jelas kota dan kabupaten di wilayah Sumut sangat rawan akan gempa bumi,” katanya.
Sementara itu, Seismologist Pusat Gempa Regional (PGR) wilayah I Indonesia, Lewi menambahkan efek dari sesar aktif seperti sesar Toru telah mengakibatkan kerusakan luas di Tarutung dan sekitarnya dan perlu tindakan kontingensi antar pihak.
“PGR 1 mencatat kenaikan signifikan aktivitas gempa bumi dalam lima tahun terakhir di wilayah Sumut,” sebutnya.
Secara geologi sambungnya, banyak daerah di Sumut berdiri di atas sedimen lunak atau alluvial sehingga akan memicu kerusakan parah yang ditambah dengan struktur bangunan yang tidak layak.
Lewi mengajak semua pihak ikut berpartisipasi aktif dalam langkah mitigasi bencana gempa kedepannya.
“Masyarakat tidak terpengaruh informasi hoaks terkait gempa bumi. BMKG Medan memiliki sistem monitoring gempa yang baik dan aktif selama 24 jam dan 1-7 menit akan diinformasikan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dalam acara tersebut, turut hadir seperti TNI-Polri, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Disdukcapil BMKG, dan beberapa stakeholder dari kantor dinas lainnya serta konsultan swasta.
