ALIBI.id [10/8/2022] – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri, meminta Pj Gubernur Achmad Marzuki untuk merevisi Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI Wilayah Aceh. Permintaan tersebut ditegaskan kembali Saiful Bahri pada Rabu 10 Agustus 2022.
Permintaan ini sebelumnya telah pernah disampaikan pria yang akrab disapa Pon Yaya tersebut saat menemani Pj Gubernur Aceh bertemu dengan Ketua KONI Pusat dan Menpora beberapa waktu lalu di Jakarta.
“PB PON harus diisi oleh personil yang mampu bekerja secara profesional. Itu pesan Ketua KONI Pusat,” kata Pon Yaya.
Dia juga meminta pihak yang terlibat dalam PB PON Aceh tidak tumpang tindih atau rangkap posisi antara panitia penyelenggara dengan pembinaan atlet. Ketua DPR Aceh juga meminta KONI Aceh untuk beserta pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga untuk lebih fokus kepada pembinaan prestasi atlet. Dengan demikian, Pon Yaya berharap kerja PB PON Aceh benar-benar fokus dalam menghadapi event olahraga skala nasional tersebut.
Sementara pembangunan venue diharapkan sesuai standar internasional seperti arahan dari Ketua Umum KONI Pusat. Hal inilah yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kemenpora lantaran terdapat sejumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat digunakan, termasuk dari kementerian.
“KONI Pusat siap memberi asistensi terhadap pembangunan saranan dan prasarana, karena itu Ketua KONI Pusat berharap, usai PON, Aceh dapat menjadi tuan rumah berbagai cabor berskala regional (ASEAN) dan Internasional,” jelas Pon Yahya.
Ketua DPR Aceh turut mendukung semua hal yang dianggap terbaik untuk pelaksanaan PON XXI di Aceh. Apalagi demi menjaga nama baik Aceh di mata rakyat Indonesia.
“Kita akan terus mendampingi Pak Gubernur untuk membangun Aceh. Apa pun yang terbaik untuk Aceh akan kita lakukan sebaik-baiknya,” kata Pon Yahya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, meminta para pelaku olahraga khususnya pengurus cabang olahraga untuk fokus membina atlet. Karena itu, dia meminta semua pengurus untuk konsentrasi pembinaan atlet.
Dalam pertemuan dengan awak media pada Selasa, 9 Agustus 2022 di Banda Aceh kemarin, Falevi juga membenarkan adanya beberapa nama Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabor yang masuk dalam daftar kepanitiaan PB PON Aceh. Hal tersebut menurutnya tidak salah, apalagi tidak dilarang oleh KONI Pusat. “Hanya saja ini bisa mengganggu persiapan Aceh sebagai tuan rumah,” katanya.
Dia mengharapkan Aceh memiliki prestasi dalam PON mendatang. Inipula yang ditekankan Falevi agar Aceh tidak hanya sukses dalam menjalankan kegiatan, tetapi juga sukses dalam menuai prestas.
“Makanya, ketua Pengprov sebaiknya urus saja atlet, agar berprestasi,” kata Falevi Kirani seraya menyatakan sepakat dengan permintaan Ketua DPR Aceh Saiful Bahri agar adanya revisi dalam kepanitaan PB PON Aceh.
Discussion about this post