ALIBI.id [7/8/2023] – Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi hari ini. Lukas hadir secara langsung untuk mengikuti persidangan.
Dilansir detikcom, Senin (7/8/2023), Lukas Enembe memasuki ruang sidang Hatta Ali sekitar pukul 10.50 WIB. Lukas tampak mengenakan kemeja berwarna putih.
Lukas Enembe kali ini tampak memakai sandal atau alas kaki. Dia juga terlihat mengenakan penutup kepala.
Pada sidang-sidang sebelumnya, Lukas tidak memakai alas kaki. Lukas juga sebelumnya hanya memakai kaus ke ruang sidang.
Lukas Didakwa Suap-Gratifikasi Rp 46,8 M
Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar. Jaksa mengatakan suap dan gratifikasi itu diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas.
“Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya Rp45.843.485.350 [Rp45,8 miliar],” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/6/2023).
Baca juga: KPK tahan pengacara Lukas Enembe
Jaksa mengatakan Lukas menerima uang Rp10,4 miliar dari Piton Enumbi selaku pemilik PT Melonesia Mulia. Kemudian, Lukas juga menerima Rp35,4 miliar dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo.
Jaksa menyebut suap itu diberikan agar Lukas selaku Gubernur Papua memenangkan perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijantono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. Jaksa mengatakan suap itu terjadi pada 2018.
Jaksa mengatakan suap dari Rijatono itu terbagi dalam uang Rp1 miliar dan Rp34,4 miliar dalam bentuk pembangunan atau renovasi aset Lukas. Aset itu antara lain hotel, dapur katering, kosan, hingga rumah.
Baca juga: KPK benarkan Lukas Enembe mogok minum obat
Lukas juga didakwa menerima gratifikasi Rp1 miliar. Duit itu diterima Lukas dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun. Jaksa mengatakan Lukas tidak melaporkan penerimaan uang itu ke KPK sehingga harus dianggap suap.
Akibat perbuatannya, Lukas didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. (detikcom)
