ALIBI.id [14/6/2023] – Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (FP USK) melaksanakan diskusi publik tentang pupuk bersubsidi. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Ombusman RI, PT Pupuk Indonesia juga Bank Syariah Indonesia (BSI), berlangsung di Aula FP USK, Selasa (13/6/2023).
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan USK, Prof. Marwan, mengatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan, SDM kampus, serta menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas.
Menurutnya, pemerintah punya keseriusan terhadap pupuk bersubsidi. Tahun 2023, katanya, lebih dari Rp20 triliun pemerintah RI mengalokasikan anggaran untuk pupuk bersubsidi. Sedangkan tahun 2022, anggaran yang digelontorkan lebih dari Rp30 triliun
Baca juga: Jokowi resmikan PT PIM Aceh, atasi kelangkaan pupuk nasional
“Pupuk bersubsidi menjadi salah satu alokasi belanja terbesar pemerintah. Paling tidak, pemerintah masih memberikan perhatian penting pada sektor produksi pertanian,” kata Marwan.
Prof Marwan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi, agar persoalan terkait pupuk bersubsidi bisa diatasi bersama. Seperti tepat tidaknya sasaran, antrean panjang, dan banyak lagi.
“Kolaborasi dari berbagai pihak mesti diperkuat, seperti kampus, asosiasi petani, lembaga riset, media, dan lain-lain. Insyaallah hasilnya akan semakin baik. Paling tidak, bisa saling mengontrol, dengan arahan dan saran perbaikan untuk sebuah solusi,” sebut Prof Marwan.
Untuk itu, USK memandang perlunya analisis data, penguatan pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap kebijakan. Dengan demikian, akan sangat membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi, serta terhindar dari praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Baca juga: Menhub tinjau pelabuhan PIM untuk operasional produksi pupuk NPK
Sementara itu, Dekan FP USK, Prof. Samadi, menyampaikan selama ini pihaknya turut andil dalam mengatasi persoalan pupuk bersubsidi di Aceh.
“Kemarin waktu sejumlah mahasiswa FP USK, atas permintaan BSI turut andil dalam proses digitalisasi, agar terdeteksi yang mengambil pupuk bersubsidi. Mereka juga ikut mengajar penyaluran pupuk,” ungkap Samadi.
Setelah sukses dengan program tersebut di Aceh Besar, sebanyak 40 mahasiswa FP USK juga kembali diminta untuk berkontribusi. Namun saat ini, masih menunggu kepastian kapan program itu kembali dilaksanakan.
“Tujuannya mulia, memastikan pendistribusian pupuk subsidi tepat sasaran,” sebut Samadi.
Pada kegiatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara FP USK, Ombudsman RI dan Pupuk Indonesia. Disaksikan langsung oleh Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI, yang juga keynote speaker di diskusi publik itu.
Baca juga: Anggota DPR Aceh soroti mahalnya pupuk nonsubsidi di Nagan Raya
