ALIBI.id [5/6/2023] – Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil menduga kaburnya seorang narapidana narkoba Lapas Kelas IIB Idi Aceh Timur sudah direncanakan dengan matang, dan diduga mendapatkan bantuan dari orang dalam Lapas.
“Kaburnya terpidana bandar narkoba tersebut saya duga karena ada bantuan orang dalam lapas,” kata M Nasir Djamil dalam keterangannya, di Banda Aceh, Minggu (4/6/2023).
Sebelumnya, seorang narapidana narkoba Lapas Idi bernama Usman Sulaiman melarikan diri saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud Idi, Kabupaten Aceh Timur.
Baca juga: Napi sabu di Aceh Timur kabur saat dirawat di rumah sakit
Usman Sulaiman adalah narapidana dengan hukuman 20 tahun penjara karena kasus sabu-sabu dengan barang bukti 25 kilogram. Ia juga merupakan mantan anggota DPRK Bireuen yang dulunya ditangkap oleh BNN Pusat.
Nasir menyatakan, sangat tidak masuk akal terpidana bisa kabur tanpa bantuan dari oknum dari dalam. Karena itu ia meminta adanya pemeriksaan intensif bekerja sama dengan lembaga terkait agar dapat dilacak dengan siapa saja terpidana berkomunikasi sebelum melarikan diri dan siapa yang membantunya.
“Saya menduga pelarian ini juga sudah direncanakan secara matang dan melibatkan juga orang dari luar lapas. Maka saya minta segera copot dan nonaktifkan Kalapas dan KPLP serta petugas yang menjaga terpidana di rumah sakit,” ujarnya.
Selain itu, Nasir juga menduga adanya setoran dan aliran uang kepada oknum-oknum tertentu baik di lapas maupun oknum di pusat terkait kaburnya terpidana bandar narkoba tersebut.
Baca juga: Belasan warga binaan Lapas Lhoksukon positif narkoba
Maka, ia juga berharap dilakukan pemeriksaan terhadap dokter dan petugas kesehatan di rumah sakit Idi yang menangani terpidana bandar narkoba selama menjalani pengobatan.
Nasir juga menduga kaburnya terpidana bandar narkoba tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan Pilpres yang akan berlangsung 2024 mendatang.
“Bisa jadi para bandar narkoba di Aceh akan mencuci uang mereka dengan cara membiayai kekuatan politik dan orang politik tertentu untuk bertarung dalam kontestasi Pileg dan Pilpres,” kata Nasir Djamil. (Ant)
