ALIBI.id [29/5/2023] – Anggota DPRK Banda Aceh Musriadi meminta dan menagih janji pemerintah kota setempat untuk membenahi atau menata ulang kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh karena sudah semrawut dan rawan terjadinya kecelakaan lalulintas.
“Simpang Tujuh sangat semrawut, dan sering terjadi kemacetan hingga kecelakaan setiap pagi sampai sore. Tahun berganti tahun, keadaan masih saja seperti ini,” kata Musriadi, di Banda Aceh, Minggu (28/5/2023).
Baca juga: DPRK Banda Aceh panggil Keuchik Rukoh terkait isu hambat pembangunan masjid
Musriadi mengatakan, masyarakat di Kecamatan Ulee Kareng terus mempertanyakan dan menagih janji Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang terus disampaikan segera menata kawasan Simpang Tujuh tersebut.
Kata Musriadi, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq bersama pejabat terkait sudah melakukan pertemuan membahas kemacetan arus lalu lintas yang terjadi selama 18 tahun pasca tsunami itu.
Pada Oktober 2022, kata Musriadi, Pj Wali Kota Bakri Siddiq bersama sejumlah pejabat turun langsung meninjau kondisi Simpang Tujuh. Setelah itu kemudian tercetus rencana pengembangan serta penataan ulang kawasan tersebut.
Baca juga: DPRK Banda Aceh desak pemerintah ungkap jaringan pengemis
“Namun, sampai dengan hari ini belum ada penanganan serius baik dari Pemerintah Banda Aceh,” ujarnya.
Sudah hampir tujuh bulan berlalu, tambah Musriadi, belum terlihat tanda-tanda adanya pelaksanaan pembebasan lahan dan bangunan sebagai bentuk keseriusan Pemko Banda Aceh merealisasikan rencana kerjanya.
Dirinya menuturkan, masyarakat Ulee Kareng sudah sangat lama berharap agar Pemko Banda Aceh menata Simpang Tujuh itu, sehingga angka kecelakaan dapat berkurang dan kemacetan bisa teratasi.
“Kita berharap ini harus disikapi serius, apalagi kondisi jalan di Simpang Tujuh Ulee Kareng itu juga semakin banyak yang rusak, serta tingkat kemacetan bertambah parah,” kata Musriadi.
Baca juga: Pj Wali Kota dan Ketua DPRK Banda Aceh sambangi rumah lansia duafa
Untuk diketahui, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya bakal melakukan penataan kawasan strategis pada tahun anggaran 2023 ini.
Hal itu disampaikan Bakri Siddiq saat membuka secara resmi forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja Pemerintah Banda Aceh 2024, di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (24/1/2023).
Kawasan strategis tersebut diantaranya penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng, penataan pedestrian di jalan TP Nyak Makam, peningkatan Jalan Hasan Saleh, penataan lanjutan bantaran Krueng Aceh Depan KODAM Iskandar Muda, serta berbagai lokasi lainnya.
“Tentunya kebutuhan pendanaan tersebut didukung sebagian besarnya dari dana APBN yang telah kita upayakan di akhir 2022 lalu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,” kata Bakri Siddiq. (Ant)
