ALIBI.id [25/5/2023] – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengusulkan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan negara di Aceh.
Infrastruktur dimaksud meliputi pusat pelayanan utama, pusat pelayanan penyangga dan pusat pelayanan pintu gerbang sesuai Perpres 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Baca juga: Polisi buru pembakar hutan di perbatasan Dumai-Bengkalis
Usulan tersebut disampaikan Achmad Marzuki di sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023 yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Ballroom Hotel Discovery Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).
“Diharapkan, pulau terluar terutama Pulau Rondo agar mendapatkan infrastruktur meliputi air bersih, dermaga, dan BTS [Base Transceiver Station],” kata Penjabat Gubernur Aceh didampingi Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto dan Penjabat Wali Kota Sabang Reza Fahlevi.
Achmad Marzuki menambahkan, Pulau Rondo dan wilayah Sabang di Provinsi Aceh menjadi ikon perbatasan negara di wilayah paling utara, sekaligus menjadi pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India yaitu Kepulauan Nikobar.
Baca juga: TNI bersama Tentara Malaysia cek patok perbatasan negara
“Karena itu, pulau ini penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan Peraturan Presiden [Perpres] Nomor 49 tahun 2018 terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara,” kata Achmad Marzuki.
Achmad Marzuki juga menyampaikan bahwa ada lima pulau lain yang juga perlu diperhatikan seperti pulau Benggala, Rusa, Pulau Raya, Selaut Besar, dan Pulau Simeuleucut. Kelima pulau tersebut menurutnya perlu pengembangan antara lain Batas Wilayah Negara, Hankam dan Hukum, Ekonomi, dan Kebencanaan.
“Pemerintah Aceh siap melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait optimalisasi pengelolaan kawasan perbatasan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga siap untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” sebutnya.
Baca juga: KRI Banda Aceh-593 laksanakan pengamanan perbatasan RI-PNG
Terakhir, Achmad Marzuki juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan agar Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang dan PKSN Lhokseumawe menjadi Pusat Pelayanan Utama. Sementara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Banda Aceh dan PKN Pidie (Sigli) sebagai Pusat Pelayanan Penyangga dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang yang berlokasi di Lam Reh, Aceh Besar dan Kuala Langsa, sesuai perpres dimaksud.
Sementara, Kepala BNPP, Tito Karnavian yang juga Menteri dalam Negeri menyampaikan, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.
Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan 5 lainnya siap diresmikan, dan menjadi prioritas pak Presiden Joko Widodo,” kata Tito dalam konferensi pers usai memberikan sambutannya.
