KPA Meureuhom Daya minta pengadaan lahan untuk eks kombatan

ALIBI.id [4/3/2023]  – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Meureuhom Daya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya untuk memprioritaskan penganggaran pengadaan lahan tahap II bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tahanan Politik (Tapol) dan Narapidana Politik (Napol) serta korban konflik di kabupaten tersebut.

Juru bicara KPA Wilayah Meureuhom Daya, Usman ID di Calang, Sabtu menilai persoalan program pengadaan lahan bagi mantan kombatan GAM, Tapol, Napol serta korban konflik belum ada kejelasan yang pasti.

“Kita minta Pemkab Aceh Jaya dan tim TAPA agar dapat memasukkan anggaran untuk pengadaan lahan bagi mantan kombatan GAM, Tapol, Napol dan korban konflik di tahun anggaran perubahan 2023,” kata Juru bicara KPA Wilayah Meureuhom Daya, Usman ID yang juga anggota DPRK Aceh Jaya.

Baca juga: Pemerintah Aceh serahkan LKPA tahun 2022 kepada BPK RI

Ia menjelaskan pada tahun 2022 sudah diusulkan anggaran sebesar Rp3 Miliar yang dapat dituangkan ke dalam anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) untuk pengadaan lahan tersebut, namun karena banyak pertimbangan sehingga anggaran itu disepakati untuk dibatalkan.

“Saat pembahasan anggaran perubahan 2022 kemarin, kita sepakat anggaran tersebut ditiadakan karena dikhawatirkan tidak terserap mengingat durasi waktu pekerjaan saat itu sangat terbatas karena akhir tahun,” kata Usman.

Ia berharap Pemkab Aceh Jaya dapat menindaklanjuti dan memfasilitasi, baik pembebasan lahan maupun menjamin tersedia anggaran secara berkelanjutan hingga lahan tersebut selesai dikerjakan pada tahun 2023.

“Pengadaan lahan ini nantinya diperuntukkan peningkatan ekonomi bagi mantan GAM, Tapol/Napol dan korban konflik sesuai dengan surat edaran gubernur pada tahun 2022 untuk memfasilitasi lahan eks kombatan di masing-masing wilayah,” katanya.

Baca juga: KPA apresiasi pengamanan Milad GAM

Usman menyampaikan tahap pertama pengerjaan lahan tersebut sudah masuk ke tahap pengadaan sertifikat, namun dikhawatirkan kondisi di tahun 2023 akan terbengkalai disebabkan tidak tersedianya anggaran pengerjaan lanjutan.

“Kita minta kepedulian Pemkab Aceh Jaya agar mengalokasikan anggaran tahap kedua untuk pengadaan lahan bagi mantan kombatan GAM, Tapol, Napol dan korban konflik di tahun anggaran perubahan 2023, karena anggaran tersebut bukan hanya untuk melakukan rintisan pengukuran lahan tahap disertifikatkan saja, tapi sekaligus juga untuk pengerjaan lahan agar lahan ini dapat dituntaskan akhir tahun ini,” katanya.