Moeldoko: Paket kebijakan pembangunan putuskan rantai kekerasan di Papua

ALIBI.id [25/2/2023] – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai masih terjadinya tindak kekerasan di tengah upaya pemerintah membangun Papua merupakan sebuah fakta yang ironis.

Moeldoko mengatakan hal itu saat memimpin rapat tingkat menteri dalam upaya menjaga kestabilan pembangunan di Papua setelah pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) Papua di Jakarta, Kamis (23/2/2023), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: DPRI RI dorong investigasi kerusuhan di Papua

Rapat ini, menurut dia, sangat penting untuk jadi renungan bersama. Sesuai dengan data berbagai lembaga, masih ada tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua.

“Ini sungguh ironis karena pada satu sisi, Pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua dan indikator seperti indeks pembangunan manusia terus meningkat. Namun, pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan,” kata Moeldoko.

Moeldoko meminta seluruh kementerian/lembaga berkoordinasi dan bersinergi secara lebih intensif guna memastikan kehadiran negara dalam membangun Papua.

Disebutkan bahwa empat undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tahun lalu.

Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat, kata dia, merupakan upaya untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemerataan dan pelayanan publik.

Baca juga: Brimob Polda Kalteng dikirim ke Papua lakukan misi Satgas Amole

Menurut dia, secara umum wilayah Papua dalam kondisi aman karena peningkatan kekerasan hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan penciptaan perdamaian dan pemulihan keamanan di Papua.

Saat ini, kata dia, Pemerintah terus berfokus pada jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang lainnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok Papua, khususnya di empat daerah otonom baru.

“Dari perspektif politik ekonomi, Pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif,” kata Moeldoko. (Ant)