Wali Nanggroe temui Menko Polhukam bahas pelanggaran HAM berat

ALIBI.id [20/1/2023] – Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi saat konflik Aceh silam.

“Saya sangat berapresiasi dan berterima kasih atas apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi atas pengakuan 12 kasus pelanggaran HAM berat, dan tiga di antaranya di Aceh,” kata Tgk Malik Mahmud dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis (20/1/2023).

Baca juga: Dua kasus pelanggaran HAM berat di Aceh masih diselidiki

Namun, kata Tgk Malik, khusus di Aceh masih banyak peristiwa yang diduga kuat juga sebagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di beberapa daerah saat konflik Aceh lalu. Tetapi belum disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Masih ada beberapa daerah yang belum disebutkan Presiden, seperti peristiwa di Pesantren Tgk Bantaqiah (Nagan Raya), Jembatan Arakundo (Aceh Timur), dan peristiwa lainnya,” ujarnya pula.

Tgk Malik mengakui keberanian Presiden Jokowi yang secara tegas ingin menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dan khususnya tiga di Aceh yang telah diakui, yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Simpang KKA, serta Jambo Keupok Aceh Selatan.

“Karena itu, saya sangat berharap semua masalah itu (pelanggaran HAM berat) bisa diselesaikan secara tuntas,” kata mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu pula.

Komnas HAM RI sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, yakni Rumoh Geudong dan Pos Sattis, tragedi Simpang KKA, Jambo Keupok Aceh Selatan, Bumi Flora Aceh Timur dan Timang Gajah Bener Meriah.

Baca juga: Korban tragedi HAM Simpang KKA minta pemerintah beri keadilan

Dari lima kasus tersebut, dua di antaranya yakni Bumi Flora dan Timang Gajah masih dalam proses penyelidikan, sedangkan tiga lainnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan telah diakui Presiden Jokowi.

Tak hanya soal pelanggaran HAM berat, dalam kesempatan ini Tgk Malik juga membahas soal pembentukan Desk Aceh untuk menyelesaikan secara menyeluruh berkaitan dengan implementasi perjanjian damai MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh.

“Termasuk mengoptimalkan fungsi peran BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang) sebagai pintu bagian barat ekonomi Indonesia dapat meningkatkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan untuk Aceh. Ini sebagai upaya penguatan lanjutan perdamaian serta mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan Aceh,” demikian Tgk Malik Mahmud. (Ant)